BATAM, TRIBUN – Indonesia saat ini lebih demokratis dibandingkan sebelum tahun 1998. Jika dulu, kebebasan berespresi atau berpendapat dikekang oleh penguasa. Begitu juga dengan pers, jika berita yang ditulis mengenai
Month: May 2014
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS HUKUMVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN FAKULTAS HUKUM
VISI Mewujudkan Fakultas Hukum Yang Memiliki Integritas dan Keilmuan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Unggul dan Professional MISI 1. Menyelenggarakan Pendidikan Akademik Dibidang Hukum Yang Menjadi Wadah Pengembangan Karakter dan Profesionalisme
KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNRIKA BATAMKURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNRIKA BATAM
KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN Komposisi kurikulum: Kurikulum fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan merupakan gabungan antara kurikulumm inti sebanyak SKS dan kurikulum Institusional sebanyak SKS. No. Kode Mata
UNRIKA BATAM BAHAS RUU KUHAP -KUHP SECARA NASIONALUNRIKA BATAM BAHAS RUU KUHAP -KUHP SECARA NASIONAL
Para pimpinan fakultas ilmu hukum yang tergabung dalam Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI), siang ini membahas penyebab lambatnya ketok palu Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
DAFTAR NAMA DOSEN/STAFF PENGAJAR FH UNRIKA BATAMDAFTAR NAMA DOSEN/STAFF PENGAJAR FH UNRIKA BATAM
No. NIDN/NUP Nama Dosen Gelar Pendidikan Program Studi 1 1029066401 AHARS SULAIMAN SH,MH S-2 Ilmu Hukum 2 1012088401 ALWAN HADIYANTO SH, MH S-2 Ilmu Hukum 3 1001048501 DWI
ORGANISASI FAKULTAS HUKUMORGANISASI FAKULTAS HUKUM
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN BATAM DEKAN : RUSTAM, S.H.,M.H. WAKIL DEKAN : RUMBADI, S.H.,M.H. KA. PRODI ILMU HUKUM : SYARIFA YANA, S.H.,M.H. SEKR. PRODI ILMU HUKUM :
PENEGAKKAN HUKUM ALIRAN SESAT DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG UNDANG PNPS NO.1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMAPENEGAKKAN HUKUM ALIRAN SESAT DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG UNDANG PNPS NO.1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
Emy Hajar Abra Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam ABSTRAK Aliran sesat menjadi problematic tersendiri dalam penegakkan hukum di Indoensia. Undang Undang PNPS No 1 Tahun
KEDUDUKAN REKONSTRUKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Penanganan Kasus Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)KEDUDUKAN REKONSTRUKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Penanganan Kasus Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)
Rustam Efendi Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan 1. Pendahuluan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu sudah sepantasnya selalu menjunjung tinggi
PENERAPAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MIGAS DALAM KAITAN KEGIATAN USAHA KECIL MIGASPENERAPAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MIGAS DALAM KAITAN KEGIATAN USAHA KECIL MIGAS
Mas Subagyo Eko Prasetyo Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam Abstrak Kenyataan kegiatan usaha migas jelas memperlihatkan dua hal penting, yaitu : Banyak sekali
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME)PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME)
Pristika Handayani Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum UNRIKA ABSTRAK Teknologi pada saat ini sudah semakin maju dan canggih. Seiiring dengan perkembangan jaman begitu pula teknologi juga mengalami kemajuan