Monthly Archive August 11, 2016

CENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) bidang Sekretariat Komisi Kejaksaan RI berkunjung ke Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, Jumat (5/8/2016) siang.

Disambut langsung oleh Rektor Unrika Batam, Prof. Dr. Nasruddin Harahap, S.U, Rahman Hasibuan, dan jajaran Dekanat serta Dosen Fakultas Hukum (FH-Unrika) Batam. Kedatangan para perwakilan dari Kemenko Polhukam ini langsung diarahkan ke Auditorium B Unrika, Batu Aji, Batam.

Pantauan dilokasi pertemuan, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, Arichta Tarigan, SH., M.M, Kepla Bagian Pelayanan Teknis, pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, Antoni Setiawan, SH., M.H, serta Kasubbag Pengaduan Masyarakat dan Pendataan Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, Ulil Azmi, SH., M.H turut hadir.

Sementara, Dekan FH-Unrika Batam, Rustam, SH., MH dan Wakil Dekan, Rumbadi Dalle, SH., MH, Kepala Program Studi FH-Unrika, Syarifa Yana, SH., MH, Sekretaris Prodi, Alwan Hadiyanto, SH., MH terlihat menyambut kedatangan para delegasi Kemenko Polhukam ini.

Dalam pertemuan kali ini, jajaran Kemenko Polhukam RI langsung menggandeng FH-Unrika Batam untuk bekerja sama. Hal ini turut ditegaskan, dengan surat yang ditembuskan Kemenko Polhukam RI dengan nomor: B-144/SKK/07/2016 tentang Pemberitahuan Kunjungan Kerja Komisi Kejaksaan RI.

Surat ini pula, turut ditembuskan ke beberapa lembaga tinggi Negara seperti Kejaksaan Agung RI, Sekretaris Menkopol Hukam RI, Jaksa Muda Pengawas (Jamwas) RI, Inspektur Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, serta ditembuskan juga k Rektor Unrika Batam.

Dalam kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor Unrika Batam, Dekan FH-Unrika serta disaksikan oleh jajaran Dosen FH-Unrika ini. Ditegaskan kepada FH-Unrika Batam, untuk melakukan tugas, yakni:

-Memantau, 
-Pengawas, serta
-Menilai bagaimana Kinerja dan Perilaku Jaksa dalam lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Pemantauan kinerja Jaksa di Batam ini dinilai sangat perlu untuk dilakukan guna menjamin kelayakan, peningkatan kinerja, serta memantau perilaku Jaksa-jaksa yang ada.

“Untuk menjamin kinerjanya benar-benar baik dan terpuji, maka kita lakukanlah pengawasan ini. Dengan ini pula, kita menjalin kerja sama untuk saling memberikan sokongan semangat satu sama lainnya,” ujar delegasi Kemenko Polhukam RI.

Dengan tawaran kerja sama ini, delegasi Kemenko Polhukam ini langsung membentuk tim yang nantinya akan dibantu oleh FH-Unrika Batam.

Rektor Unrika Batam, Prof. Dr. Nasruddin Harahap turut menyambut baik kerja sama yang disampaikan ini. Pihaknya menyatakan bangga, dengan digandengnya FH-Unrika dalam proses pemantauan Kinerja dan Perilaku oknum Jaksa di Batam.

“Ya, kita sangat bangga dengan MoU ini. Kita sangat menyambut baik dan akan ikut serta memberi bantuan yang dibutuhkan,” ujar Nasruddin, Rektor Unrika Batam.

Senada dengan pernyataan Nasruddin, Dekan FH-Unrika Batam, Rustam turut menyampaikan rasa senangnya dengan kerja sama yang dijalin ini.

“Ini sungguh kepercayaan yang mahal dan harus kita jalankan dengan sangat baik. Kedepan, kita akan memantu mewujudkan kinerja yang baik dalam MoU yang telah terjalin ini,” imbuhnya.

Sumber : http://centralbatam.co.id/ternyata-kemenko-polhukam-ri-gandeng-fh-unrika-batam-untuk-pantau-kinerja-dan-perilaku-jaksa%e2%80%8e/

BATAM CENTRE (HK)– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri bersama Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam akan menggelar diskusi publik Selasa (22/12) pukul 14.00 WIB di Kampus Unrika (Universitas Riau Kepulauan) Batuaji Batam.
Diskusi yang terbuka untuk umum itu, akan mengangkat tema, “Peran Masyarakat dan Media Massa Dalam Memutus Mata Rantai Komunisme Gaya Baru (KGB) di Provinsi Kepri”. Rencananya, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana akan hadir untuk menjadi keynote speaker.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana untuk tampil menjadi keynote speaker,” ujar Ketua Panitia FGD PWI Kepri-FH Unrika Batam, Dedy Suwadha.

Selain itu, para pembicara juga sudah confirm akan hadir sebagai narasumber. Mereka itu adalah Drs. H. Razali Jaya, M. Sy, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kepri, Pristika Handayani, SH. MH, (Dekan Fakultas Hukum Unrika Batam), Eddy Prasetyo (Penasehat GP Ansor Kota Batam) dan Ramon Damora (Ketua PWI Kepri). “Lalu lintas diskusi nanti akan dipandu oleh wartawan senior Majalah Tempo, Rumbadi Dalle,” tambah Dedy Suwadha.

KGB diangkat menjadi tema diskusi rutin ini, setelah mencermati dinamika di tengah-tengah masyarakat Indonesia belangan ini. Terutama, saat beredarnya rumor bahwa Presiden Jokowi akan meminta maaf kepada keluarga PKI (Partai Komunis Indonesia) dan wacana pencabutan Ketetapan MPRS XXV/1966 tentang Larangan Paham Komunisme di Indonesia.

“Sebagai diskusi ilmiah yang digelar di kampus, diharapkan akan terjadi diskusi yang konstruktif dan intelek serta argumentatif,” tambah Bendahara PWI Kepri itu lagi.

Sampai hari ini, selain mahasiwa Unrika Batam, sudah ada beberapa mahasiwa dari berbagai kampus yang menyatakan hadir dalam diskusi ini. Termasuk, mahasiswa dari Umrah (Universitas Maritim Raja Ali Haji) Tanjungpinang. Bahkan, beberapa komunitas mahasiswa seperti HIMIT (Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur) juga sudah confirm akan hadir. “Teman-teman dari organisasi pemuda juga telah menyatakan hadir,” ungkap Dedy Suwadha lagi.

Sementara itu, Ketua PWI Kepri, Ramon Damora mengatakan, diskusi semacam ini, sengaja digelar secara rutin oleh PWI Kepri untuk merangsang sikap kritis dan membuka wawasan masyarakat di Kepri, khususnya kalanga mahasiswa. “Karena itulah, kegiatan ini sudah kita gelar di hampir semua kampus di Batam, mulai dari UIB, Poltek Batam, STIQ Kepri, Stisipol, Umrah dan sekarang di Unrika,” ujar Ramon.

Karena itulah, baik Ramon maupun Dedy mempersilahkan para mahasiswa dari Batam yang berminat untuk hadir dalam diskusi ini. Panitia menyediakan sertifikat bagi para peserta diskusi. “Diskusi ini gratis dan dapat sertifikat bagi seluruh peserta,” tegas Dedy Suwadha. (r)

Sumber : http://www.haluankepri.com/batam/85466-pwi-kepri-dan-fh-unrika-batam-gelar-diskusi-kgb.html

BATAM (HK)- Setelah Gubernur Kepri Nurdin Basirun menandatangani besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam No. 1832 tahun 2016 yang berlaku mulai 2 Juni 2016 lalu, langsung menuai polemik. Besaran UMS Kota Batam ada 3 sektor, yakni Sektor I sebesar Rp2.998.454. Sektor II sebesar Rp3.027.855, dan Sektor III Rp3.203.699. Tapi, keputusan ini memicu munculnya berbagai tanggapan atas keputusan yang tidak bisa berlaku surut itu.

Karena itulah, Dekan Fakultas Hukum (FH) Unrika (Unversitas Riau Kepulauan) Batam akan melakukan kajian akademis terhadap keputusan gurbernur itu.

“Kita akan membahas secara internal SK Gubernur mengenai upah sektoral, supaya ada kajian akademisnya,” ungkap Dekan FH Unrika, Rustam.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Perburuhan & Berbuka Puasa Bersama yang mengangkat tema, “Menggagas Konsep Upah Sektoral Kota Batam” di Aula Kampus Unrika Batam, Rabu (29/6).

Hadir juga sebagai pembicara, Sriyanto, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dan Sekretaris SPMI (Serikat Pekerja Metal Indonesia) Batam, Suprapto. Diskusi ini digelar oleh FH Unrika Batam bersama dengan Forum Diskusi Publik (FDP) Kepri.

Beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut atau ditarik kembali.

“Ada beberapa kebijakan yang multi tafsir, seperti undang-undang, kalau tidak ditandatangani juga tetap berlaku. Maka, PP 78 tahun 2015 seharusnya diatur dalam peraturan lebih rinci,” tegas Dekan FH Unrika itu.

Acara diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor Unrika Batam, Ade P. Nasution itu juga terungkap, para pekerja di sektor elektronik, tidak mau membikin asosiasi.
“Kenapa? Inilah tugas pemerintah untuk mendorong, dari tahun 2009. Sehingga, mau tidak mau, upah sektoral adalah suatu terobosan,” ujar Sekretaris SPMI Batam yang juga Panglima Garda Metal Batam, Suprapto.

Dilanjutkan Suprapto, yang masih menjadi polemik itu adalah sektor unggulan. Maka, ketika Gubernur Kepri memutuskan besaran upah sektoral, langsung direspon Apindo dengan surat agar pengusaha tidak membayar gaji karyawannya sesuai SK Gubernur itu.

“Untung ini lagi bulan puasa, kalau tidak kita demo lagi,” tegas Suprapto.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Batam, Sriyanto mengatakan, sampai hari ini, masih banyak serikat buruh yang belum mau menerima Peraturan Pemerintah No 78.

“Upah sektoral ini memang isu sensitif bagi para buruh dan pengusaha,” ujarnya.

Lalu, mengapa sih setiap tahun, selalu ribut soal upah. Ditambahkan Sriyanto, ada alasan yang rasional. Beberapa perusahaan menetapkan upah sebesar UMK saja, padahal mereka yang lebih dulu kerja, selisihnya sedikit sekali. Ini yang membuat pemerintah menetapkan upah sektoral.

“Dengan masih terjadinya tarik ulur antara pengusana dan buruh, maka diskusi yang membahas upah sektoral seperti ini harus terus dilakukan. Sehingga tidak perlu ada demo setiap tahun hanya untuk memutuskan besaran upah sektoral itu,” ujar Ketua FDP Kepri, Dedy Suwadha. (r)

Sumber : http://www.haluankepri.com/batam/92635-upah-sektoral-perlu-kajian-akademis.html

BATUAJI (HK) – Komisi Kejaksaan RI menandatangi kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Riau Kepulauan, Sabtu(6/8). Adapun objek yang mereka kerjasamakan adalah  dalam hal menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilkau jaksa atau pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenanng.

Rektor Universitas Riau Kepulauan , Prof.Dr. Nasaruddin,S.U mengatakan, mahasiswa perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas  agar bermanfaat bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa belajarnya di perguruan tinggi.

Dengan  terjalinnya kerjasama antara Komisi Kejaksaan R.I dan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam akan memperluas cakrawala berpikir para mahasiswa tersebut.

“ Ini momentum yang tepat bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum menambah wawasan menggali dan  ilmu,” kata Nasaruddin  di hadapan tim Komisi Kejaksaan RI ketika menerima kunjungan mereka di ruang Rapat Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan .

Ia menambahkan, kordinasi dengan pihak Komisi Kejaksaan RI ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib bagi para mahasiswa dan dosen.

Sementara itu, Arichta Tarigan,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hubungan  Antar Lembaga Pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI menjelaskan, jalinan kerjasama ini adalah bagian dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI, yang di Pasal 4 ayat (a ).

Dimana artinya, menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilkau Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenanngnya.
” Bukan berarti harus membututi Jaksa,” katanya sambil tertawa.

Kata Dia, Komisi Kejaksaan RI ini sebenarnya telah 3 periode yakni 2007-2011, kemudian 2011-2015, dan 2015-2019 dan kemudian merealisasikan menjalin Memorandum of Understanding ( Nota Kesepahaman ) sejak 2014.

Kesepakatan itu juga melibatkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Dipenegoro, Univesrsitas Brawijaya, dan Universitas Sam Ratulangi, Universitas Cendrawasi,  dan kini dengan universitas Riau Kepulauan.

Mekanisme Kerja antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI dalam melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan tertuang dalam Nota Kesepahaman Jaksa Agung RI dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011- dan Nomor: NK-001/KK/05/2011.

Sedangkan Antoni Setiawan,S.H.,M.H., Kepala Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, mengemukakan pula bahwa kelak akan digelar Forum Discussion Group ( FGD) yang digelar oleh Komisi Kejaksaan RI di Batam.

Ini untuk menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan dari Komisi Kejaksaan RI menjalin kerjasama dengan universitas ini, serta menerima masukkan dari berbagai elemen masyarakat. ” Kasus hukum di Batam paling ditunggu,” kata Antoni

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Rustam, S.H.,M.H didampingi Wakil Dekan, Rumbadi Dalle,S.H.,M.H  mengatakan, merasa senang dengan adanya kerjasama ini.

“ Ini diharapkan memperluas wawasan mahasiswa prodi hukum,” kata Rustam. Ia menjelaskan, sebelum ini Prodi Ilmu Hukum menjalin kerjasama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tugasnya adalah merekam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

“Yang direkam ini  menyangkut kerugian uang Negara,” lanjut Rustam. Untuk memimpin tim perekam dipercaya Alwan Hadi,S.H.,M.H yang keseharian sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.

Dari pihak Komisi Kejaksaan RI yang hadir adalah Arichta Tarigan, Antoni Setiawan, dan Ulil Azmi, S.H.,M.H, Kasubag Pengaduan Masyarakat dan Pendataan Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, sedang dari Pihak Universitas Riau Kepulauan selain Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, juga hadir Ka.Bag.Keuangan Raja Aman, S.H., Rahman Hasibuan, Wakil Rektor III, dan Syarifa Yana,S.H.,M.H. Kepala Prodi Ilmu Hukum dan beberapa dosen Fakultas Hukum (par)

Sumber : http://www.haluankepri.com/batam/93655-unrika-dan-komisi-kejaksaan-jalin-kerjasama.html