Monthly Archive August 21, 2016

Bywpadmin

Pemberantasan Korupsi Tanpa Ujung

pas foto

Oleh : Rustam (Pengajar di Fakultas Hukum)

Batampos, Kolom Opini (23 Januari 2015). Persoalan hukum memang menarik untuk dibahas. Terlebih khususnya persoalan korupsi. Hal itu mungkin disebabkan karena masalah korupsi tersebut ada dan nyata sekali terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari kita mendengar dan membaca korupsi yang terjadi, dari level lokal hingga nasional. Itu baru yang terbongkar, kita masih bisa mengatakan, mungkin masih ada ratusan bahkan ribuan kasus korupsi yang hingga saat ini belum terungkap. Dan itulah yang menjadi kewenangan KPK, kepolisian dan kejaksaan, dan tentunya peran serta masyarakat untuk mengungkapnya.
Berita terbaru mengenai korupsi dan masih hangat-hangatnya adalah ketika calon Kapolri tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian ini sama halnya saat Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Menteri Pemuda dan Olahraga dijadikan tersangka oleh KPK, maka beritanya menggema menjadi pembicaraan
nasional. Jika ditarik lebih jauh, persoalan korupsi sebetulnya bukan masalah baru. Verenigde Oost Indische Compagni (VOC) sebagai salah satu kongsi dagang Belanda yang telah menjajah Indonesia, bangkrut dan bubar salah satunya disebabkan karena perilaku korup para pegawainya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Namun yang jelas, pencegahan dan penegakan hukum terkait korupsi harus selalu ditingkatkan. Disini saya akan mengungkapkan sedikit upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
1. Intensifkan Supervisi. Lord Acton mengatakan, the power tends to corrupt,and absolute power corrupts absolutely. Pelaku korupsi mayoritas dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan, baik kekuasaan dalam lingkup kecil maupun yang lebih besar. Dengan adanya kekuasaan,
mereka bisa mengendalikan dan melakukan apapun yang diinginkan. Faktor kekuasaan bisa menjadi lebih berbahaya ketika para bawahan mendiamkan apa yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu harus ada pengawasan optimal yang dilakukan oleh lembaga yang berhak untuk itu. Bahkan supervisi dilakukan bukan hanya oleh lembaga formal, masyarakatpun harus turut andil dengan
cara melaporkan apakah ke KPK, kepolisian maupun kejaksaan ketika melihat indikasi adanya tindak pidana korupsi. Supervisi juga harus diintensifkan
ketika ada proyek-proyek yang tengah dilakukan, misalnya melalui audit-audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Oleh karena itu, dalam supervisi juga harus ada political will yang kuat dari penguasa dalam pemberantasan korupsi.
2. Putusan Hakim Harus Menyentuh Level Maksimal Sanksi. Putusan hakim yang rendah sedikit banyaknya menurut penulis sangat berpengaruh dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam kasus korupsi, hal yang diutamakan sebenarnya bukan efek jeranya, tapi tujuan akhirnya bagaimana agar tidak ada pelaku lain yang melakukan tindak pidana korupsi. Banyak kasus korupsi yang terjadi, terlebih di daerah yang jauh dari hingar bingar media, putusan yang dijatuhkan terkadang relatif rendah. Tak heran kita sering mendengar suatu pernyataan masyarakat awam “enak ya korupsi 1 miliar, dipenjaranya 3 tahun. Dipotong masa tahanan, remisi, dan nanti mengajukan pembebasan bersyarat. Paling cuma 1 tahun aja dia dipenjara”. Memang bukan kesalahan hakim apabila putusan yang dijatuhkan relatif rendah, karena kita mengetahui dalam sanksi untuk sebagian pasal tindak pidana korupsi ada hukuman maksimal dan minimal. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mulai dari sekarang, apabila fakta-fakta di persidangan telah terpenuhi, jatuhkan putusan yang menyentuh level maksimal hukuman terhadap pelaku korupsi. Bahkan apabila unsur keadaan tertentu seperti dalam UU Tipikor, hukuman mati pun dapat dijatuhkan.
3. Maksimalkan Asset Recovery. Asset recovery sangat berpengaruh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulis pernah melakukan penelitian dalam masalah ini. Kadang kita melihat dan membaca putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa korupsi terkait dengan uang yang dikorupsinya adalah harus mengganti kerugian negara, dan apabila dalam waktu sekian bulan tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama sekian bulan. Putusan itu memang tidak keliru, namun asset recovery menurut penulis sama pentingnya dengan hukuman penjara yang dijatuhkan. Sebagai contoh , penulis pernah membaca dalam sebuah tulisan, negara Filipina yang dalam upaya
pengembalian aset saja, membutuhkan waktu 18 tahun untuk menarik kembali dana sebesar USD 624 juta hasil penyelewengan uang negara oleh mantan Presiden Ferdinand Marcos di sebuah bank di Swiss. Bagaimana dengan Indonesia? Seharusnya, ketika penyidik melakukan penyidikan, sita seluruh harta yang ada hubungannya dengan kasus tersebut. ketika nanti terbukti, maka pengembalian asset telah dan/atau mulai dilakukan. Atau apabila diperlukan, lakukan gugatan secara perdata. Karena dalam tindak pidana korupsi, bukan hanya memenjarakansi koruptor sebagai  bentuk pertanggungjawaban pidana, namun bagaimana agar uang rakyat untuk sekolah, untuk kesehatan, untuk membangunjembatan, dan kepentingan lainnya berhasil terselamatkan.
4. Alokasikan Anggaran yang Cukup. Masalah anggaran menjadi penting ketika dikaitkan dengan penegakan
hukum korupsi di daerah-daerah terpencil, yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Penulis tidak mengatakan bahwa kepolisian dan kejaksaan enggan menyidik kasus korupsi karena anggarannya yang terkadang kurang. Namun yang dititikberatkan adalah, ketersediaan anggaran yang kurang akan menjadi hambatan dan kendala dalam penegakan korupsi. Kepulauan Riau sebagai propinsi yang memiliki ratusan pulau, memiliki satu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berkedudukan di Tanjungpinang. Dapat kita membayangkan bagaimana seandainya
jika ada kasus korupsi yang terjadi diwilayah Kabupaten Natuna ataupun Anambas, maka harus bolak balik ketika proses persidangan akan dilakukan, apalagi jika dalam kasus tersebut terdapat puluhan saksi dan semuanya berkedudukan di kedua kabupaten tersebut. Oleh karena itu, ketika Penulis melakukan penelitian kerjasama KPK dan Universitas Riau Kepulauan dengan tema “Efektifitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, salah satu pertimbangan yang diberikan kepada KPK adalah agar dibentuk lagi Pengadilan Tipikor di Propinsi Kepulauan Riau di luar Tanjungpinang.
5. Lakukan Pembuktian Terbalik. Sebagian orang beranggapan bahwa pembuktian terbalik atau ada pakar yang mengatakan pembalikan beban pembuktian, bertentangan dengan asas hukum presumption of innocence, dan asas hukum lainnya. Dimana dalam pembuktian terbalik, seorang tersangka langsung didakwa telah melakukan perbuatan
korupsi, dan si tersangka diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi dalam hal ini, beban pembuktian diberikan kepada tersangka, berbeda dengan praktek selama ini, dimana penyidik bersusah payah mencari alat bukti (minimal 2) tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si pelaku. Jika dikaji secara mendalam, korupsi sebagai extra ordinary crime, maka penanganannya juga harus luar biasa. Dan langkah efektif yang dapat diambil tentunya adalah dengan cara pembuktian terbalik. Namun tentunya perlu dibuat undang-undang (UU) khusus tentang bagaimana tata cara pembuktian tersebut dilakukan, mengingat dalam UU Pemberantasan Tipikor dan UU hukum acara lainnya tidak mengatur secara rinci hal itu. Dengan pembuktian terbalik, semua orang khususnya pegawai negeri seperti disebut dalam UU Tipikor dan para penyelenggara negara lainnya, apabila terdapat ketidakwajaran terhadap harta yang dimiliki maka dapat langsung dituntut secara pidana tanpa harus mengumpulkan alat-alat bukti terlebih dahulu. Namun sekali lagi harus dibuat undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut.
6. Pengajaran Pendidikan Anti Korupsi. Mulai saat ini, demi terselamatkannya generasi penerus masa depan bangsa, sudah sepantasnya memasukkan dan mengajarkan tentang wajibnya
materi pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi diseluruh Indonesia. Melalui cara ini, manfaat pemberantasan korupsi yang dilakukan bukan untuk saat sekarang, tapi diharapkan untuk puluhan tahun yang akan datang.
7. Peran Serta Masyarakat. Dalam UU Tipikor telah secara jelas diatur bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan bilamana perlu, negara dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah membantu hal tersebut. Namun yang perlu ditekankan adalah, adanya perlindungan hukum yang maksimal oleh negara terhadap si pelapor. Karena persoalan korupsi bukan persoalan sepele, ia banyak dilakukan oleh para white color crime, dimana mereka mempunyai kekuatan jaringan dan pengaruh luar biasa yang dapat membahayakan kehidupan si pelapor. ***

Bywpadmin

BNN RI Libatkan Fakultas Hukum UNRIKA Lakukan Penelitian di Prov. Kepri

Satgas Anti Narkoba

UNRIKA, BATAM. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Kepulauan Riau khususnya, menggerakan BNN pusat untuk melakukan penelitian. Penelitian yang digagas oleh BNN tersebut tentunya ingin melihat bagaimana secara angka dapat diketahui tabel tentang penyalahgunaan di Kepri.

Rektor Unrika Prof Nasruddin H. menyatakan “ini merupakan suatu kehormatan besar bagi Unrika, bagaimana mereka BNN pusat menunjuk kami sebagai mitra dalam kegiatan penelitian ini, dan Insya Allah kami dapat menjalankan amanah ini”.

Sejalan dengan Rektor, Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Rustam menyampaikan ” ini momentum kami untuk memikul tugas dan tanggungjawab guna bagaimana caranya kami diakademis dapat berguna bagi dunia pendidikan, bangsa dan negara”.

Penelitian yang juga melibatkan Universitas Indonesia ini rencananya akan diadakan di bulan September hingga oktober 2016, dengan lokasi di 18 Provinsi di Indonesia. Untuk Kepulauan Riau difokuskan pada 3 kota sebagaimana disebut di atas, yakni Batam, Tanjungpinang dan Bintan.

 

Bywpadmin

UNRIKA Adakan Pelatihan Pengelolaan Website

Pelatihan

UNRIKA, BATAM- Universitas Riau Kepulauan Batam mengadakan pelatihan pengelolaan website dilingkungan fakultas. Selasa (16/8/2016)

Pelatihan yang diikuti oleh seluruh perwakilan fakultas dan lembaga dilingkungan Unrika tersebut dimaksudkan agar manajemen website pada masing-masing fakultas dan lembaga dapat berjalan maksimal dan optimal sesuai dengan kebutuhan.

Acara yang dipandu oleh Doni Pinayungan Nasution, ST selaku Kepala Bidang Web dan Design Unrika itu turut dihadiri oleh Rustam,SH,MH perwakilan Fakultas Hukum, Ramon Zamora, SE,MM dari Fakultas Ekonomi, Yustinus Farid S, SIP,MPA dari FISIPOL,  Darul Aman H, SPt, MM, MPd dari FKIP, Reza Nandita, ST, M.Eng dari Fakultas Teknik, Ramses, SPi, MSi dari LPPM, Ronald dari LPMI, serta Melda dan Hanafi dari Rektorat.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Ade P. Nasution menyampaikan bahwa pelatihan ini perlu dilakukan untuk memberikan bekal kepada administrator pada masing-masing fakultas dan lembaga, yang mana nantinya website tersebut akan diisi dengan berbagai macam berita tentang kegiatan dimasing-masing fakultas dan lembaga.

Senada dengan Wakil Rektor I, Dekan Fakultas Hukum Rustam, menambahkan bahwa dengan adanya pelatihan ini, akan sangat bermanfaat bagi administrator di fakultas guna memperluas informasi baik bagi civitas akademika maupun bagi masyarakat umum

 

Bywpadmin

Geliat UNRIKA Dibidang Pendidikan Hukum

dekanfhunrikaBATAMTODAY.COM, Batam – Di bawah kepemimpinan rektor barunya, Prof Dr Nasaruddin, S.U, Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, terus menggeliat dengan berbagai terobosan. Khususnya, dalam hal memberi pembekalan dengan ilmu pengetahuan yang luas  agar bermanfaat bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa belajarnya di perguruan tinggi.

 

Salah satu terobosan rektor baru itu adalah menjalin kerjasama antara Komisi Kejaksaan R.I dengan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam akan memperluas cakrawala berpikir para mahasiswa tersebut.

“Ini momentum yang tepat bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum menambah wawasan menggalidan ilmu,” kata Nasaruddin di hadapan Tim Komisi Kejaksaan RI ketika menerima kunjungan mereka di ruang Rapat Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan Batam, 5 Agustus 2016 lalu. Koordinasi dengan pihak Komisi Kejaksaan RI ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib bagi para mahasiswa dab dosen.

Arichta Tarigan, SH, MH, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI menjelaskan, jalinan kerjasama ini adalah bagian dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI, yang di Pasal 4 ayat (a ) menjelaskan, menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilkau Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenanngnya. “ Bukan berarti harus membututi Jaksa,” katanya sambil tertawa.

Ia menjelaskan, Komisi Kejaksaan RI ini sebenarnya telah tiga periode yakni 2007-2011, kemudian 2011-2015, dan 2015-2019., dan kemudian merealisasikan menjalin MoU sejak 2014, yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Dipenegoro, Univesrsitas Brawijaya, dan Universitas Sam Ratulangi, Universitas Cendrawasi, dan kini dengan universitas Riau Kepulauan.

Mekanisme Kerja antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI dalam melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian atas Kinerja dan Perlikau Jaksa dan Pegawai Kejaksaan tertuang dalam Nota Kesepahaman Jaksa Agung RI dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011- dan Nomor: NK-001/KK/05/2011.

Sementara itu, Antoni Setiawan, SH, MH, Kepala Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, mengemukakan, kelak akan digelar Forum Discussion Group ( FGD) yang digelar oleh Komisi Kejaksaan RI di Batam guna menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan dari Komisi Kejaksaan RI menjalin kerjasama dengan universitas ini, serta menerima masukkan dari berbagai elemen masyarakat.” Kasus hukum di Batam paling tinggu,” kata Antoni

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Rustam, S.H.,M.H yang didampingi Wakil Dekan, Rumbadi Dalle, SH, MH mengatakan, merasa senang dengan adanya kerjasama ini.

“Ini diharapkan memperluas wawasan mahasiswa prodi hukum,” kata Rustam. Ia menjelaskan, sebelum ini Prodi Ilmu Hukum menjalin kerjasama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tugasnya adalah merekam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. “ Yang direkam ini menyangkut kerugian uang Negara,” lanjut Rustam. Untuk memimpin tim perekan dipercaya Alwan Hadi,S.H.,M.H yang keseharian sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.

Dari pihak Komisi Kejaksaan RI yang hadir adalah Arichta Tarigan, Antoni Setiawan, dan Ulil Azmi, S.H.,M.H, Kasubag Pengaduan Masyarakat dan Pendataan Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, sedang dari Pihak Universitas Riau Kepulauan selain Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, juga hadir Ka.Bag.Keuangan Raja Aman, S.H., Rahman Hasibuan, Wakil Rektor III, dan Syarifa Yana,S.H.,M.H. Kepala Prodi Ilmu Hukum dan beberapa dosen Fakultas Hukum.

Editor: Dardani

Sumber : http://m.batamtoday.com/detail2.php?id=76151-Geliat-Unrika-Batam-di-Bidang-Pendidikan-Huku

Bywpadmin

Mahasiswa FH UNRIKA Diskusi Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa di Kantor Kejari Batam

mahasiswa-unrika-di-kejari-batam_20160228_211639BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Puluhan Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam mendatangi Kantor Kejaksaaan Negeri (Kejari) Batam, Sabtu (27/2/2016). Tapi bukan untuk melakukan aksi demo, melainkan untuk belajar.

Di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mahasiswa diterima antara lain Jaksa Andi Akbar, SH, Jaksa Wawan Setyawan, SH, dan Jaksa Egi, SH.

Melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Ahmad Fuadi, SH, mahasiswa mendapat pemahaman terkait fungsi dan kinerja Jaksa selama menjalani tugas.

Ahmad Fuadi menyampaikan, kinerja Jaksa yang bertugas di Kejari Batam melaksanakan tugas di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, sesuai peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Jaksa, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan Jaksa Agung.

“Kejaksaan memiliki fungsi perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,” kata Ahmad Fuadi.

Jaksa Wawan Setyawan menambahkan, dalam memproses perkara, Jaksa akan menerima limpahan berkas serta memeriksa kelengkapan berkas, suatu tindak pidana.

Pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu kekurangan berkas dari penyidik kepolisian, untuk selanjutnya dilengkapi dengan petunjuk dari Kejaksaan atau P19.

“Selain fungsi bimbingan dan perumusan kebijakan dibidang hukum. Jaksa juga bertugas untuk memeriksa kelengkapan perkara, untuk segera menetapkan berkas dalam P21,” kata Jaksa Wawan.

Setelah berkas dinyatakan P21, akan segera memasuki tahap II (dua) untuk diserahkan barang bukti serta tersangka tindak pidana ke Kejaksaan Negeri.

“Jika memang sudah lengkap keseluruhan, Jaksa memiliki waktu paling lama 20 (dua puluh) hari untuk segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN),” ucapnya.(*)

Sumber : http://batam.tribunnews.com/2016/02/28/mahasiswa-unrika-belajar-tentang-tugas-jaksa-di-kejaksaan-negeri-batam

Bywpadmin

KPK LATIH MAHASISWA DAN DOSEN UNRIKA PANTAU KINERJA PERADILAN TIPIKOR

 

delegasi-kpk-melatih-dosen-dan-mahasiswa-unrika-terkait-pemantauan-persidangan-tipikor_20160603_191422BATAM.TRIBUNNEWS.COM,BATAM – Memantau jalannya sidang tidak pidana korupsi (tipikor), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Unrika Batam, dalam bentuk tim rekam sidang.

Mahasiswa yang baru saja gabung dalam tim rekam sidang tipikor pun, secara langsung diberi pelatihan oleh KPK.

Dengan digandengnya mahasiswa dan dosen di Fakultas Hukum Unrika Batam, diharapkan dapat memantau langsung kinerja peradilan tipikor yang ada di Kepri.

Untuk sidang tipikor sendiri, wilayah Kepri masuk dalam teritorial Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang? yang melakukan pemeriksaan dan mengadili para koruptor.

Delegasi KPK yang datang ke Batam, dari Deputi pembinaan, jaringan, kerjasama antar kelompok dan instansi Deputi (PJKAKI) Anggie, Ichsan dan Indah (Biro Hukum) serta Harry dari bagian Barang Milik Negara (BMN).(*)

Sebelumnya, Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama oleh Rektor Unrika Batam Prof. DR. Zainuddin, M.Pd antara Fakultas Hukum Unrika Batam dengan KPK.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut, dipaparkan fungsi dan tugas, hak, serta kewajiban tim rekam sidang yang dibentuk untuk merekam persidangan tipikor dan selanjutnya membuat pelaporan.

Perekaman dan pelaporan ini dilakukan, guna memantau kinerja para penegak hukum, baik Hakim, Jaksa, serta Kepolisian dalam hal menindak pelaku tipikor (koruptor).

“Unrika kembali dipercaya untuk melanjutkan tugas perekaman sidang tipikor di PN Tanjungpinang oleh KPK. Fakultas Hukum Unrika, merupakan satu-satu kampus yang dipilih KPK RI untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama tersebut,” kata Rektor Unrika Batam, Prof. DR. Zainuddin, M.Pd.(*)

Sumber : http://batam.tribunnews.com/2016/06/03/kpk-latih-mahasiswa-dan-dosen-unrika-pantau-kinerja-peradilan-tipikor

Bywpadmin

TERNYATA, KEMENKO POLHUKAM RI GANDENG FH-UNRIKA BATAM UNTUK PANTAU KINERJA DAN PERILAKU JAKSA?

IMG-20160805-WA003_editCENTRALBATAM.CO.ID, BATAM-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) bidang Sekretariat Komisi Kejaksaan RI berkunjung ke Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, Jumat (5/8/2016) siang.

Disambut langsung oleh Rektor Unrika Batam, Prof. Dr. Nasruddin Harahap, S.U, Rahman Hasibuan, dan jajaran Dekanat serta Dosen Fakultas Hukum (FH-Unrika) Batam. Kedatangan para perwakilan dari Kemenko Polhukam ini langsung diarahkan ke Auditorium B Unrika, Batu Aji, Batam.

Pantauan dilokasi pertemuan, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, Arichta Tarigan, SH., M.M, Kepla Bagian Pelayanan Teknis, pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, Antoni Setiawan, SH., M.H, serta Kasubbag Pengaduan Masyarakat dan Pendataan Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, Ulil Azmi, SH., M.H turut hadir.

Sementara, Dekan FH-Unrika Batam, Rustam, SH., MH dan Wakil Dekan, Rumbadi Dalle, SH., MH, Kepala Program Studi FH-Unrika, Syarifa Yana, SH., MH, Sekretaris Prodi, Alwan Hadiyanto, SH., MH terlihat menyambut kedatangan para delegasi Kemenko Polhukam ini.

Dalam pertemuan kali ini, jajaran Kemenko Polhukam RI langsung menggandeng FH-Unrika Batam untuk bekerja sama. Hal ini turut ditegaskan, dengan surat yang ditembuskan Kemenko Polhukam RI dengan nomor: B-144/SKK/07/2016 tentang Pemberitahuan Kunjungan Kerja Komisi Kejaksaan RI.

Surat ini pula, turut ditembuskan ke beberapa lembaga tinggi Negara seperti Kejaksaan Agung RI, Sekretaris Menkopol Hukam RI, Jaksa Muda Pengawas (Jamwas) RI, Inspektur Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, serta ditembuskan juga k Rektor Unrika Batam.

Dalam kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor Unrika Batam, Dekan FH-Unrika serta disaksikan oleh jajaran Dosen FH-Unrika ini. Ditegaskan kepada FH-Unrika Batam, untuk melakukan tugas, yakni:

-Memantau, 
-Pengawas, serta
-Menilai bagaimana Kinerja dan Perilaku Jaksa dalam lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Pemantauan kinerja Jaksa di Batam ini dinilai sangat perlu untuk dilakukan guna menjamin kelayakan, peningkatan kinerja, serta memantau perilaku Jaksa-jaksa yang ada.

“Untuk menjamin kinerjanya benar-benar baik dan terpuji, maka kita lakukanlah pengawasan ini. Dengan ini pula, kita menjalin kerja sama untuk saling memberikan sokongan semangat satu sama lainnya,” ujar delegasi Kemenko Polhukam RI.

Dengan tawaran kerja sama ini, delegasi Kemenko Polhukam ini langsung membentuk tim yang nantinya akan dibantu oleh FH-Unrika Batam.

Rektor Unrika Batam, Prof. Dr. Nasruddin Harahap turut menyambut baik kerja sama yang disampaikan ini. Pihaknya menyatakan bangga, dengan digandengnya FH-Unrika dalam proses pemantauan Kinerja dan Perilaku oknum Jaksa di Batam.

“Ya, kita sangat bangga dengan MoU ini. Kita sangat menyambut baik dan akan ikut serta memberi bantuan yang dibutuhkan,” ujar Nasruddin, Rektor Unrika Batam.

Senada dengan pernyataan Nasruddin, Dekan FH-Unrika Batam, Rustam turut menyampaikan rasa senangnya dengan kerja sama yang dijalin ini.

“Ini sungguh kepercayaan yang mahal dan harus kita jalankan dengan sangat baik. Kedepan, kita akan memantu mewujudkan kinerja yang baik dalam MoU yang telah terjalin ini,” imbuhnya.

Sumber : http://centralbatam.co.id/ternyata-kemenko-polhukam-ri-gandeng-fh-unrika-batam-untuk-pantau-kinerja-dan-perilaku-jaksa%e2%80%8e/

Bywpadmin

PWI KEPRI DAN FH UNRIKA BATAM GELAR DISKUSI KGB

BATAM CENTRE (HK)– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri bersama Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam akan menggelar diskusi publik Selasa (22/12) pukul 14.00 WIB di Kampus Unrika (Universitas Riau Kepulauan) Batuaji Batam.
Diskusi yang terbuka untuk umum itu, akan mengangkat tema, “Peran Masyarakat dan Media Massa Dalam Memutus Mata Rantai Komunisme Gaya Baru (KGB) di Provinsi Kepri”. Rencananya, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana akan hadir untuk menjadi keynote speaker.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana untuk tampil menjadi keynote speaker,” ujar Ketua Panitia FGD PWI Kepri-FH Unrika Batam, Dedy Suwadha.

Selain itu, para pembicara juga sudah confirm akan hadir sebagai narasumber. Mereka itu adalah Drs. H. Razali Jaya, M. Sy, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kepri, Pristika Handayani, SH. MH, (Dekan Fakultas Hukum Unrika Batam), Eddy Prasetyo (Penasehat GP Ansor Kota Batam) dan Ramon Damora (Ketua PWI Kepri). “Lalu lintas diskusi nanti akan dipandu oleh wartawan senior Majalah Tempo, Rumbadi Dalle,” tambah Dedy Suwadha.

KGB diangkat menjadi tema diskusi rutin ini, setelah mencermati dinamika di tengah-tengah masyarakat Indonesia belangan ini. Terutama, saat beredarnya rumor bahwa Presiden Jokowi akan meminta maaf kepada keluarga PKI (Partai Komunis Indonesia) dan wacana pencabutan Ketetapan MPRS XXV/1966 tentang Larangan Paham Komunisme di Indonesia.

“Sebagai diskusi ilmiah yang digelar di kampus, diharapkan akan terjadi diskusi yang konstruktif dan intelek serta argumentatif,” tambah Bendahara PWI Kepri itu lagi.

Sampai hari ini, selain mahasiwa Unrika Batam, sudah ada beberapa mahasiwa dari berbagai kampus yang menyatakan hadir dalam diskusi ini. Termasuk, mahasiswa dari Umrah (Universitas Maritim Raja Ali Haji) Tanjungpinang. Bahkan, beberapa komunitas mahasiswa seperti HIMIT (Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur) juga sudah confirm akan hadir. “Teman-teman dari organisasi pemuda juga telah menyatakan hadir,” ungkap Dedy Suwadha lagi.

Sementara itu, Ketua PWI Kepri, Ramon Damora mengatakan, diskusi semacam ini, sengaja digelar secara rutin oleh PWI Kepri untuk merangsang sikap kritis dan membuka wawasan masyarakat di Kepri, khususnya kalanga mahasiswa. “Karena itulah, kegiatan ini sudah kita gelar di hampir semua kampus di Batam, mulai dari UIB, Poltek Batam, STIQ Kepri, Stisipol, Umrah dan sekarang di Unrika,” ujar Ramon.

Karena itulah, baik Ramon maupun Dedy mempersilahkan para mahasiswa dari Batam yang berminat untuk hadir dalam diskusi ini. Panitia menyediakan sertifikat bagi para peserta diskusi. “Diskusi ini gratis dan dapat sertifikat bagi seluruh peserta,” tegas Dedy Suwadha. (r)

Sumber : http://www.haluankepri.com/batam/85466-pwi-kepri-dan-fh-unrika-batam-gelar-diskusi-kgb.html

Bywpadmin

UPAH SEKTORAL PERLU KAJIAN AKADEMIS

10-01 juli 16 diskusi upah sektoralBATAM (HK)- Setelah Gubernur Kepri Nurdin Basirun menandatangani besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam No. 1832 tahun 2016 yang berlaku mulai 2 Juni 2016 lalu, langsung menuai polemik. Besaran UMS Kota Batam ada 3 sektor, yakni Sektor I sebesar Rp2.998.454. Sektor II sebesar Rp3.027.855, dan Sektor III Rp3.203.699. Tapi, keputusan ini memicu munculnya berbagai tanggapan atas keputusan yang tidak bisa berlaku surut itu.

Karena itulah, Dekan Fakultas Hukum (FH) Unrika (Unversitas Riau Kepulauan) Batam akan melakukan kajian akademis terhadap keputusan gurbernur itu.

“Kita akan membahas secara internal SK Gubernur mengenai upah sektoral, supaya ada kajian akademisnya,” ungkap Dekan FH Unrika, Rustam.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Perburuhan & Berbuka Puasa Bersama yang mengangkat tema, “Menggagas Konsep Upah Sektoral Kota Batam” di Aula Kampus Unrika Batam, Rabu (29/6).

Hadir juga sebagai pembicara, Sriyanto, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dan Sekretaris SPMI (Serikat Pekerja Metal Indonesia) Batam, Suprapto. Diskusi ini digelar oleh FH Unrika Batam bersama dengan Forum Diskusi Publik (FDP) Kepri.

Beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut atau ditarik kembali.

“Ada beberapa kebijakan yang multi tafsir, seperti undang-undang, kalau tidak ditandatangani juga tetap berlaku. Maka, PP 78 tahun 2015 seharusnya diatur dalam peraturan lebih rinci,” tegas Dekan FH Unrika itu.

Acara diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor Unrika Batam, Ade P. Nasution itu juga terungkap, para pekerja di sektor elektronik, tidak mau membikin asosiasi.
“Kenapa? Inilah tugas pemerintah untuk mendorong, dari tahun 2009. Sehingga, mau tidak mau, upah sektoral adalah suatu terobosan,” ujar Sekretaris SPMI Batam yang juga Panglima Garda Metal Batam, Suprapto.

Dilanjutkan Suprapto, yang masih menjadi polemik itu adalah sektor unggulan. Maka, ketika Gubernur Kepri memutuskan besaran upah sektoral, langsung direspon Apindo dengan surat agar pengusaha tidak membayar gaji karyawannya sesuai SK Gubernur itu.

“Untung ini lagi bulan puasa, kalau tidak kita demo lagi,” tegas Suprapto.

Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Batam, Sriyanto mengatakan, sampai hari ini, masih banyak serikat buruh yang belum mau menerima Peraturan Pemerintah No 78.

“Upah sektoral ini memang isu sensitif bagi para buruh dan pengusaha,” ujarnya.

Lalu, mengapa sih setiap tahun, selalu ribut soal upah. Ditambahkan Sriyanto, ada alasan yang rasional. Beberapa perusahaan menetapkan upah sebesar UMK saja, padahal mereka yang lebih dulu kerja, selisihnya sedikit sekali. Ini yang membuat pemerintah menetapkan upah sektoral.

“Dengan masih terjadinya tarik ulur antara pengusana dan buruh, maka diskusi yang membahas upah sektoral seperti ini harus terus dilakukan. Sehingga tidak perlu ada demo setiap tahun hanya untuk memutuskan besaran upah sektoral itu,” ujar Ketua FDP Kepri, Dedy Suwadha. (r)

Sumber : http://www.haluankepri.com/batam/92635-upah-sektoral-perlu-kajian-akademis.html

Bywpadmin

UNRIKA DAN KOMISI KEJAKSAAN JALIN KERJASAMA

BATUAJI (HK) – Komisi Kejaksaan RI menandatangi kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Riau Kepulauan, Sabtu(6/8). Adapun objek yang mereka kerjasamakan adalah  dalam hal menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilkau jaksa atau pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenanng.

Rektor Universitas Riau Kepulauan , Prof.Dr. Nasaruddin,S.U mengatakan, mahasiswa perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas  agar bermanfaat bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa belajarnya di perguruan tinggi.

Dengan  terjalinnya kerjasama antara Komisi Kejaksaan R.I dan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam akan memperluas cakrawala berpikir para mahasiswa tersebut.

“ Ini momentum yang tepat bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum menambah wawasan menggali dan  ilmu,” kata Nasaruddin  di hadapan tim Komisi Kejaksaan RI ketika menerima kunjungan mereka di ruang Rapat Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan .

Ia menambahkan, kordinasi dengan pihak Komisi Kejaksaan RI ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib bagi para mahasiswa dan dosen.

Sementara itu, Arichta Tarigan,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hubungan  Antar Lembaga Pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI menjelaskan, jalinan kerjasama ini adalah bagian dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI, yang di Pasal 4 ayat (a ).

Dimana artinya, menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilkau Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenanngnya.
” Bukan berarti harus membututi Jaksa,” katanya sambil tertawa.

Kata Dia, Komisi Kejaksaan RI ini sebenarnya telah 3 periode yakni 2007-2011, kemudian 2011-2015, dan 2015-2019 dan kemudian merealisasikan menjalin Memorandum of Understanding ( Nota Kesepahaman ) sejak 2014.

Kesepakatan itu juga melibatkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Dipenegoro, Univesrsitas Brawijaya, dan Universitas Sam Ratulangi, Universitas Cendrawasi,  dan kini dengan universitas Riau Kepulauan.

Mekanisme Kerja antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI dalam melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan tertuang dalam Nota Kesepahaman Jaksa Agung RI dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011- dan Nomor: NK-001/KK/05/2011.

Sedangkan Antoni Setiawan,S.H.,M.H., Kepala Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, mengemukakan pula bahwa kelak akan digelar Forum Discussion Group ( FGD) yang digelar oleh Komisi Kejaksaan RI di Batam.

Ini untuk menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan dari Komisi Kejaksaan RI menjalin kerjasama dengan universitas ini, serta menerima masukkan dari berbagai elemen masyarakat. ” Kasus hukum di Batam paling ditunggu,” kata Antoni

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Rustam, S.H.,M.H didampingi Wakil Dekan, Rumbadi Dalle,S.H.,M.H  mengatakan, merasa senang dengan adanya kerjasama ini.

“ Ini diharapkan memperluas wawasan mahasiswa prodi hukum,” kata Rustam. Ia menjelaskan, sebelum ini Prodi Ilmu Hukum menjalin kerjasama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tugasnya adalah merekam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

“Yang direkam ini  menyangkut kerugian uang Negara,” lanjut Rustam. Untuk memimpin tim perekam dipercaya Alwan Hadi,S.H.,M.H yang keseharian sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.

Dari pihak Komisi Kejaksaan RI yang hadir adalah Arichta Tarigan, Antoni Setiawan, dan Ulil Azmi, S.H.,M.H, Kasubag Pengaduan Masyarakat dan Pendataan Bagian Pelayanan Teknis pada Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, sedang dari Pihak Universitas Riau Kepulauan selain Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, juga hadir Ka.Bag.Keuangan Raja Aman, S.H., Rahman Hasibuan, Wakil Rektor III, dan Syarifa Yana,S.H.,M.H. Kepala Prodi Ilmu Hukum dan beberapa dosen Fakultas Hukum (par)

 

Sumber : http://www.haluankepri.com/batam/93655-unrika-dan-komisi-kejaksaan-jalin-kerjasama.html